Internasional

Slovenia Larang Perdana Menteri Israel Masuk Negaranya

×

Slovenia Larang Perdana Menteri Israel Masuk Negaranya

Sebarkan artikel ini
TOPSHOT - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a press conference in Jerusalem on May 21, 2025. Netanyahu said on May 21 that he was ready for a "temporary ceasefire" to guarantee the return of hostages held in Gaza, of whom 20 are "certainly" alive. (Photo by Ronen Zvulun / POOL / AFP) (Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

SEDULANGDOTCOM — Slovenia menjadi negara terbaru yang resmi melarang kehadiran Benjamin Netanyahu di negaranya. Negara tersebut dengan tegas menyebut Perdana Menteri Israel tersebut sebagai “persona non grata” atau orang yang tidak diinginkan.

Keputusan ini, seperti dilansir i24news, Sabtu (27/9/2025), diketahui dilatarbelakangi oleh ketegangan antara kedua negara atas tindakan militer Israel di Gaza. Agresi zionis tersebut juga menuai kritik dan perhatian luas dari komunitas internasional.

Menurut Pemerintah Slovenia, pelarangan terhadap Netanyahu adalah respons langsung terhadap tindakan pemerintahannya dalam konflik yang sedang berlangsung. Walaupun rincian mengenai durasi larangan atau syarat pencabutannya tidak diungkapkan kepada publik.

Larangan kepada Netanyahu bukanlah yang pertama dilakukan Slovenia. Sebelumnya, mereka sudah lebih dulu melarang dua menteri Israel memasuki wilayahnya pada Juli. Slovenia juga memberlakukan embargo senjata terhadap Israel, dan melarang impor produk dari wilayah pendudukan Palestina sejak Agustus.

Dilansir dari news.okezone, jejak dukungan Slovenia terhadap Palestina juga kuat. Tahun lalu, negara anggota Uni Eropa ini secara resmi mengakui Negara Palestina, sebuah isyarat simbolis yang signifikan.

Slovenia menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.

Israel sendiri belum mengeluarkan respons resmi, tetapi keputusan ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan diplomatik di kawasan Eropa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *