PANGKALPINANG, SEDULANG — Pemecahan persoalan sampah di Kota Pangkalpinang mendapat angin segar melalui perencanaan yang sedang digagas Penjabat (Pj) Wali Kota Budi Utama, bersama dengan jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Perencanaan yang akan dimulai pada Desember 2024 mendatang, yaitu dengan pengelolaan sampah yang dapat dimaksimalkan sebagai peluang bisnis. Hal ini dikemukakan Budi Utama, usai mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam, Pangkalpinang, Jumat (15/11/2024).
“Kita sedang menyelesaikan kajian manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik. Tadi sudah hadir konsultan kita untuk membuat manajemen pengelolaan sampahnya,” ujarnya.
Dari kunjungan itu, Budi Utama mulai bisa memetakan rencana. Ia menyebutkan dalam kajian pengelolaan tersebut dapat memaksimalkan sampah rumah tangga sebagai potensi keuangan, yang dapat dikelola oleh masyarakat secara langsung.

“Kita lihat saja peluangnya ke depan, asalkan masyarakat mau jadi kelompok pemberdayaan masyarakat (KPM), atau kelompok swakelola masyarakat (KSM), karena ini ada bisnisnya,” kata Budi.
Masyarakat nantinya dapat mengelola sampah yang terlebih dulu sudah terpilah di tempat Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), yang saat ini aktif di 4 kelurahan. Sebelum sampah yang tidak dapat diolah akan dikirimkan ke tempat pembuangan akhir terpadu.
“Akan ada pengelolaan sampah melalui pabrik di mana melelehkan sampah plastik ini menjadi conblock, atau batu bata. Maka saya mau kunjungi juga TPS3R yang ada di 4 titik itu, dan TPS3R juga akan diaktifkan setiap kelurahan. Kalau diperlukan hidupkan BUMD, ya kita hidupkan di unit usaha ini,” ungkapnya.
Masih dikatakan Budi, pihaknya juga masih meminta konsultan untuk dapat mengkaji kembali peluang berdirinya pabrik, terutama soal ketersediaan lahan di TPA Parit Enam. Selain itu, ia juga terus menjalin komunikasi bersama DPRD untuk menangani permasalahan sampah di Ibu Kota Bangka Belitung (Babel) ini.
“Tadi saya minta drone foto, mana titik yang bisa kita olah untuk dibangun pabrik, karena akan ada pihak ketiga yang akan ambil peluang ini. Saya sudah komunikasi dengan DPRD bahwa kami akan belajar ke Banyumas. Kalau kita yakin dengan solusi ini, kita jalankan,” tutupnya. (Nko)