PANGKALPINANG, SEDULANGDOTCOM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto nampaknya belum dapat dilaksanakan di Bangka Belitung (Babel). Pasalnya, hingga saat ini peralatan untuk merealisasikan program MBG tak kunjung tiba juga ke Babel.
Demikian disampaikan oleh Pj Gubernur Babel, Sugito kepada media ini, usai menggelar Rapat Koordinasi Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Satpel Badan Gizin Nasional (BGN) dan OPD terkait, bertempat diruang Romodong Pemprov Babel, Senin (20/1/2025).
“Dari satuan pelayanan dapur ini masih menunggu peralatan, katanya tadi belum bisa memberikan kepastian tapi paling diupayakan secepatnya,” kata Sugito.
“Karena kan peralatan dapurnya dikirim dari pusat jadi yang melaksanakan (Program MBG-red) satuan pelayanan dapur yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, kita sifatnya koordinatif di pemerintah provinsi,” lanjut dia.
Untuk anggaran pelaksanaan MBG, dijelaskan Sugito, sebagaian besar merupakan dari pusat. Sedangkan, untuk anggaran di APBD belum dimasukan, dan hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kemendagri.
“Ya, masih menunggu tapi kita juga mencadangkan walaupun dengan kondisi APBD kita yang saat ini mengalami kontraksi, kita juga menyiapkan ini bentuk supporting kita,” jelasnya.
Sebagai informasi, untuk program MBG ini pemerintah pusat telah mematok harga Rp10 ribu per porsi untuk semua anak-anak sekolah dan dinilai cukup untuk memenuhi standar gizi bagi penerima program tersebut.
“Tadi disampaikan oleh mbak Rika selaku penanggung jawab Satpel disini katanya cukup,” pungkas Pj Gubernur Babel ini.
Sebelumnya, ketika diwawancarai mengenai realisasi program MBG di Babel, Anggota DPRD Provinsi Babel, Pahlivi mengatakan, bahwa program dimaksud akan mendapatkan pengawasan berlapis, sebab merupakan program langsung Presiden RI.
“Tentunya pengawasan ini pasti berlapis karena ini program langsung pak Presiden,” kata Pahlivi.
Untuk itu, Pahlivi berharap, agar pihak penyelenggara tidak bermain-main terhadap program ini apalagi program MBG menggunakan APBN. Aparat penegak hukum pasti akan mengawasi program tersebut.
“Jadi siapapun yang menjadi penyelenggara jangan bermain-main, saya berpikir karena ini APBN loh ya. Ketika APBN maka ini pasti menjadi perhatian serius KPK dan institusi penegak hukum pasti mengawasi progam MBG ini,” katanya.
Selain pengawasan oleh institusi penegak hukum, lanjut dia, pihaknya di DPRD Babel akan melakukan kontrol terhadap progam ini, karena efekkya harus terasa betul di masyarakat khususnya pada siswa siswa.
“Karena filosofi pak Prabowo menyelenggarakan ini adalah bagaimana menyiapkan generasi cerdas yang disiapkan dengan makanan bergizi jadi beliau dimensi berpikirnya jangka panjang. Kita tidak mungkin berharap ada SDM generasi penerus bangsa ini berharap banyak dari mereka yang mendapatkan asupan makanan yang seadanya,” ujarnya. (**)
