PADANG, SEDULANGDOTCOM — Tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu yang turut berkomentar, yakni mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Usai menghadiri acara di Universitas Andalas (UNAND), Kota Padang, Sumatera Barat, Mahfud menyebutkan Lembaga tersebut perlu dilakukan reformasi di tengah rencana pembentukan Komite Reformasi Polri bentukan Prabowo Subianto. Ia menguraikan, ada tiga poin pokok yang mesti dilakukan.
“Jadi, ada tiga pilar ya. Pertama itu terkait struktural yang menyangkut kelembagaan,” kata Mahfud, Jumat (26/9/2025).
Mahfud yang menjadi satu dari Sembilan tokoh sebagai Komite juga mendorong reformasi dari segi instrumental yang bersinggungan dengan aturan-aturan di tubuh Korps Bhayangkara.
Terakhir, reformasi kepolisian juga harus menyasar kultur institusi itu sendiri. Menurut Menkopolhukam periode 2019-2024, pilar instrumental dan struktural bisa diperbaiki secara perlahan karena sebelumnya juga sudah cukup baik.
Mahfud yang sempat mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada 2024 tersebut mengatakan pemerintah terutama Presiden Prabowo, perlu menyoroti ketiga aspek itu apabila ingin melakukan reformasi di tubuh kepolisian saat ini.
“Saya kira itu nanti yang perlu dijadikan fokus untuk langkah-langkah dari pemerintah dalam melakukan reformasi kepolisian,” katanya.
Pada kesempatan itu, Mahfud mengaku sudah cukup banyak menerima laporan-laporan langsung dari masyarakat bahkan anggota polisi yang merasa menjadi korban.
Pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Prabowo Subianto dinilai sebagai harapan untuk memperbaiki Korps Bhayangkara.
Sebelumnya, Mahfud telah menyatakan kesediaan bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Pembentukan komite ini muncul seiring dengan demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah dan menelan korban jiwa, akhir Agustus lalu.
Kendati demikian pihak Istana belum menyampaikan lebih detail tokoh yang bergabung dalam komite tersebut.
