SEDULANGDOTCOM — Sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan tidaklah selalu menghadirkan kegembiraan. Beberapa kali republik ini mencatat peristiwa penting yang justru menjadi sebuah cobaan bagi bangsanya sendiri. Salah satunya datang dari tokoh proklamator, sekaligus Wakil Presiden pertama, Mohammad Hatta.
Disadur dari sepiberbisik yang mengutip Kedaulatan Rakyat, pada 1 Desember 1956, Bung Hatta-sapaan akrab Wakil Presiden RI kala itu , menyatakan pengunduran dirinya. Keputusan itu mengguncang panggung politik Tanah Air, sebab Hatta dikenal sebagai figur sentral yang mendampingi Sukarno sejak awal kemerdekaan.
Berbagai alasan mendorong Bung Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pertama. Langkah mundur Bung Hatta bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan cermin dari dinamika politik, perbedaan pandangan, dan kegelisahan terhadap arah perjalanan bangsa yang tengah mencari bentuk terbaik sistem pemerintahannya.
Ketidakcocokan pandangan dengan Bung Karno, terbatasnya peran yang diberikan oleh konstitusi, serta maraknya praktik korupsi dalam pemerintahan menjadi faktor utama penyebabnya. Berita tersebut langsung menghiasi halaman depan hampir semua surat kabar nasional. Dengan begitu berakhirlah kepemimpinan dwitunggal antara Bung Hatta dan Presiden Sukarno.
“Mulai hari ini RI tak punya wakil presiden. Dr. Mohammad Hatta tetap pada pendiriannya meletakkan jabatan mulai tanggal 1 Desember 1956,” demikian diwartakan Kedaulatan Rakjat, 1 Desember 1956.
Bung Hatta menyampaikan pengunduran dirinya melalui sepucuk surat yang ditujukan kepada DPR. Awalnya, DPR di bawah pimpinan Sartono menolak langkah tersebut dengan memilih untuk tidak membalas surat itu. Bahkan, jauh sebelumnya, pada tahun 1955, Hatta pernah mengajukan surat pengunduran diri serupa.
Pengunduran diri Moh. Hatta sebagai wapres erat kaitanya dengan jalan politik yang dipilih oleh Sukarno. Hal ini tercermin pada surat pengunduran dirinya yang pertama. Saat itu, Hatta merasa dengan sistem Kabinet Parlementer, maka peran wapres sudah tidak diperlukan lagi.
Surat Bung Hatta tak kunjung mendapatkan balasan. Akhirnya, Hatta kembali mengirim surat kepada DPR pada Jumat, 23 November 1956 dan akhirnya DPR mulai memberlakukan surat tersebut sebagai hal yang mendesak dan harus segera dibahas.
Akhirnya, DPR menggelar rangkaian sidang dan akhirnya setelah rangkaian sidang, DPR memutuskan untuk menerima pengunduran diri dari Bung Hatta pada 1 Desember 1956. Berikut isi surat Bung Hatta:
“Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakan jabatan wakil presiden secara resmi.”
Sejak Bung Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956, jabatan wakil presiden dibiarkan kosong dan baru terisi kembali pada 1973. Meski selama ini perbedaan politik dengan Sukarno sering disebut-sebut sebagai alasan utama, kenyataannya pengunduran diri Hatta tidak bisa semata-mata dilihat hanya sebagai akibat dari retaknya hubungan keduanya. Ada banyak faktor lain yang turut memengaruhi keputusannya.
Selisih Prinsip dan Gaya Memimpin
Perselisihan antara Hatta dan Sukarno sebenarnya bersifat sangat mendasar, mencakup perbedaan prinsip, karakter pribadi, dan gaya memimpin. Mereka memandang sejumlah isu penting negara dengan sudut pandang yang berbeda, terutama terkait konsep demokrasi dan bentuk pemerintahan yang dianggap tepat bagi Indonesia.
Salah satu isu yang menonjol adalah ketidaksepahaman Hatta terhadap langkah Sukarno yang ingin melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam formatur kabinet, sementara Hatta memiliki pandangan tersendiri mengenai peran partai politik.
Sejak awal, Hatta memang dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Ia ikut menandatangani Maklumat 3 November 1945 yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai, sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak politik mereka.
Bagi Hatta, keberadaan partai politik mencerminkan hidupnya demokrasi rakyat serta menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Namun, justru soal kepartaian inilah yang di masa Demokrasi Parlementer tahun 1950-an semakin memperlebar perbedaan pendapat antara dirinya dan Sukarno, hingga akhirnya memperkuat tekad Hatta untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
Sejarawan Erwin Kusuma dalam acara Topik Seputar Cerita Presiden Terdahulu (TOP SECRET) di YouTube Arsi Nasional RI membahas pengunduran diri Bung Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1956. Hatta mundur karena perbedaan prinsip dengan Presiden Sukarno terkait sistem pemerintahan — Hatta mendukung demokrasi parlementer, sementara Sukarno mendorong demokrasi terpimpin.
Selain itu, Hatta merasa peran wakil presiden tidak efektif dalam sistem parlementer dan kecewa dengan maraknya korupsi. Pengunduran dirinya berdampak besar, termasuk mengakhiri simbol Dwi Tunggal dan memperkuat dominasi politik Sukarno. Kisah ini menjadi pelajaran tentang pentingnya membedakan peran pemimpin negara dan pemimpin bangsa, serta menekankan nilai integritas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.
