TOBOALI, SEDULANGDOTCOM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) resmi menyerahkan 46 poin rekomendasi kepada Bupati, terkait evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD pada Selasa, (22/4/2025).
Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi menegaskan, rekomendasi tersebut disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Basel selama satu tahun anggaran.
“Kami mengapresiasi berbagai capaian yang diraih pemerintah daerah, namun banyak hal juga yang perlu segera diperbaiki, khususnya dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan pemerataan pembangunan,” ungkap Erwin.
DPRD memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur sektor publik, khususnya fasilitas kesehatan. Gedung RSUD Junjung Besaoh dan sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa-desa dinilai membutuhkan rehabilitasi. RSUD juga diminta segera melengkapi alat medis utama seperti peralatan ruang operasi, laboratorium, radiologi, serta pembaruan armada ambulans.
Tak hanya itu, kekurangan tenaga medis di RSUD Junjung Besaoh dan RSU Kriopanting juga disebut sebagai hambatan serius dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Desak Evaluasi Dengan Realisasi PAD Hanya 51 Persen
DPRD menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang hanya mencapai Rp42,59 miliar dari target Rp83,41 miliar atau sekitar 51,06 persen. Hal ini dianggap sebagai bukti lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Ke depan, proyeksi PAD harus lebih realistis dan berdasarkan potensi riil daerah, agar tidak menciptakan ekspektasi yang keliru,” ujar Erwin.
Belanja Pegawai dan Perizinan Jadi Catatan Penting
Belanja pegawai yang mendekati 50 persen dari total anggaran juga dikritik DPRD, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DPRD meminta agar anggaran dikelola lebih efisien tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan.
Dalam bidang perizinan dan investasi, DPRD mengingatkan agar penerbitan izin usaha dilakukan lebih hati-hati demi mencegah konflik lahan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pulau Terluar Butuh Akses Layanan Dasar
Perhatian juga diberikan kepada wilayah kepulauan seperti Pongok dan Celagen, yang masih kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. DPRD mendesak Pemkab untuk menaruh perhatian lebih kepada masyarakat di pulau-pulau tersebut.
Perbedaan Data PAD dan Transparansi Wahana Hiburan
DPRD juga mencatat adanya perbedaan data PAD antara laporan resmi LKPJ dengan informasi yang beredar di media massa daring. Untuk itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakuda) diminta segera memberikan klarifikasi.
Sementara itu, pengelolaan wahana publik seperti bianglala dan rainbow slide di kawasan Himpang Lima juga mendapat sorotan. DPRD meminta agar kerja sama pengelolaan dilakukan secara transparan dan diawasi secara berkala.
Pembangunan Harus Berdampak Nyata
Mengakhiri penyampaiannya, Erwin Asmadi menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat, bukan hanya mengejar target fisik.
“Rekomendasi ini kami harapkan menjadi acuan strategis bagi Pemkab Bangka Selatan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.
